Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima DPRD Kalsel tersebut untuk berkonsultasi mengenai proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Regulasi baik dari aspek materi maupun substansi. foto:arief/afr

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mendorong adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap konsepsi tentang pembuatan peraturan daerah (Perda). Dengan dilakukannya harmonisasi itu bisa diketahui konsep perda yang sedang dibuat apakah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kemungkinann adanya pembatalan perda dapat diantisipasi.

“Kita memiliki hirarki jangan sampai perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang sudah ada,” ujarnya usai audiensi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DPR, Selasa (21/11).

Kedatangan DPRD Kalsel tersebut untuk berkonsultasi mengenai proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Regulasi baik dari aspek materi maupun substansinya. Dalam kesempatan itu Johnson menekankan, bagaimana Raperda itu betul-betul nantinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dibatalkan serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus melalui penelitian.

“ Proses penyusunan perda itu harus dilakukan dengan penelitian, baik penelitian hukum atau penelitian sosial. Yang penting ada naskah akademik yang merupakan argumentasi ilmiah terhadap konsep yang akan dibuat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Burhanudin mengatakan, kehadirannya ke BK DPR adalah dalam rangka untuk memantapkan pembuatan perda. “ Kami minta petunjuk dalam menguatkan pembuatan perda di daerah khususnya Kalsel,” ungkapnya. (ndy,mp)